Alhamdullilah PPP Cimahi Lolos Verifikasi Faktual

oleh -104 views
PARPOL: DPC PPP KBB akhirnya bisa melenggang di pemilu 2019 setelah lolos verifikasi faktual, Kamis (1/2/2018).

CIMAHI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cimahi, tak main-main dalam menatap tahun politik 2018-2019. Hal itu dibuktikan setelah melakukan verifikasi faktual.

Dalam verifikasi faktual tersebut, partai berlambang ka’bah itu telah mendaftarkan anggotanya sebanyak 980 melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sippol). Dari 980 anggota tersebut, diwajibkan sampling 5 persen.

“Kita sudah menghadirkan 46 anggota sehingga semuanya memenuhi syarat termasuk, 30 persen kepengurusan perempuan,” kata Ketua DPC PPP Kota Cimahi, Agus Solihin.

Agus menjelaskan, terpenuhinya persyaratan verifikasi faktual tersebut lantaran, pihaknya sudah melakukan persiapan sudah jauh jauh hari.

“Kami punya sistem dalam pendataan dan pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) secara online pusat yang bernama siap.com . Bahkan, bagi setiap anggota kader yang ingin mempunyai KTA bisa langsung daftar melalui sistem tersebut melalui gadgetnya masing-masing,” jelasnya.

Dengan demikian, semua persyaratan yang diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi terhadap partai sudah dilengkapi.

“Insya Allah PPP khususnya Cimahi lolos verifikasi faktual. Sekarang saatnya menghadapi pilgub dan pilpres,” tuturnya.

Menurutnya, verifikasi faktual yang dilakukan KPU Cimahi merupakan suatu hal positif agar, setiap partai politik bisa menunjukan kebenaran anggotanya serta, untuk meningkatkan kedisiplinan.

Kendati PPP termasuk partai lama dan bisa terjamin keabsahan anggota serta kepengurusannya, namun, pihaknya tidak merasa jumawa dengan nama besar.
“Kalau sudah ada aturanya, tentu harus dipatuhi,” pungkasnya.

Komisioner KPU Kota Cimahi, Sri Suasti mengatakan, dalam verifikasi faktual tersebut, pihaknya mengkrosecek KTP- elektronik dan KTA setiap anggotanya. Menurutnya, verfak partai pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota partai dipilih oleh masing-masing pengurus partai

“Jadi, mustahil kalau anggota yang di daftarkan bukan merupakan anggota dari parpol tersebut,” ujarnya.

Dia melanjutkan, hasil verifikasi faktual akan di sampaikan pada 2 Februari 2018 dari apa yang sudah dilakukan KPU.

“Semua partai berpotensi memenuhi syarat. Sedangkan terkait keterwakilan kepengurusan 30 persen perempuan, untuk kontek kepengurusan di Provinsi dan Kabupaten Kota hanya memperhatikan saja,” pungkasnya. (mon)