Anggota DPR RI Ini Minta ASN Netral Dipilkada

oleh -83 views
SOSIALISASI: Anggota DPR RI/MPR Arief S Suditomo diacara empat pilar kebangsaan di Aula Kecamatan Cimahi Tengah, Selasa (20/2/2018).

CIMAHI- Anggota DPR/MPR RI Fraksi Hanura, Arief S Suditomo meminta aparatur sipil negera (ASN) sebagai abdi negara untuk netral di pilkada serentak 27 Juni 2018.

“ASN tumpuan kita untuk memberikan pelayanan terhadap publik jadi sampai tergangu oleh kepentingan politik,” ujar Arief ditemui disela sosialisasi empat pilar kebangsaan MPR RI di Gedung Serbaguna Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Selasa (20/2/2018).

Menurut Arief, keberpihakan ASN dalam pilkada tentunya akan merugikan induvidu ASN itu sendiri. Dimana sesuai amanat undang-undang, ASN akan dikenakan sanksi jika ketahuan keberpihakan kepada calon tertentu di tahun politik saat ini.

“Jadi saya tegaskan, apa yang menjadi aspirasi terhadap ASN tidak mengganggu menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat,” sebutnya.

Kendati begitu, pihaknya tidak melarang jika ASN mempunyai sebuah pilihan di pilkada kali ini. “Kalau aspirasi pribadi silakan saja. Tapi kalu sampai mempengaruhi masyarakat untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon itu yang tidak boleh,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Arief juga berpesan menjaga persatuan dan kesatuan dalam wadah Bihneka Tunggal Ika lebih penting. “Pilihan boleh beda tapi menjaga persatuan dan kesatuan lebih penting seperti terkandung dalam sila Pancasila,” sebut Arief.

Bangsa ini bisa besar, lanjut Arief, karena masih memegang teguh prinsip yang terkandung dalam Pancasila. “Pancasila ini juga bisa menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang besar, damai dan tentram tidak memebeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan,” tandasnya.

Sementara itu, Camat Cimahi Tengah Lili Kartiwa menegaskan, acara sosialisasi empat pilar kebangsaan Anggota MPR RI/DPR RI, Arief S Suditomo bukan bermuatan kampanye jelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat. “Ini acara sosialisasi beliau (Arief S Suditomo, red) soal empat pilar kebangsaan. Namun kita sepakat kalau ada kampanye untuk dibubarkan,” sebut Lili dalam sambutan di hadapan masyarakat yang kebanyakan dihadiri oleh ibu-ibu ini.

Tahun politik ini, kata Lili, pihaknya tidak gegabah menerima acara dari para politisi yang hendak memakai fasilitas negara. “Kita koordinasi dengan panwaslu dan kesbangpol, dan acara ini diperbolehkan karena hanya memuat materi sosialisasi,” sebutnya. (wie)