Dosen Hukum Unpas Ini Bilang Pengangkatan Plt Gubernur Jabar Dipaksakan

oleh -67 views
Dosen Fakuktas Hukum Unpas Bandung DR Atang Irawan, SH, M Hum

SOREANG- Dosen Fakultas Hukum Unpas Bandung yang juga staf ahli DPR RI dan DPD RI, Dr. Atang Irawan SH. M Hum, angkat bicara terkait polemik pengangkatan dua jenderal polisi, Asisten Operasi Kapolri Irjen, Mochamad Irawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin, yang diwacanakan menjadi Plt. Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Menurutnya, pengangkkatan itu tidak bisa dilihat dari nomenklatur jabatan, melainkan harus secara sistematis dalam rangkaian sistem wewenang dan tugas pemerintah daerah.

“Apabila mengacu pasal 201 ayat ( 10 ) UU No.10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur harus diangkat penjabat gubernur dari jabatan tinggi madya,” katanya.

Sebaiknya, kata dia, mendagri tidak memandang dari segi legitimasi yuridiknya saja dan tidak hanya memperhatikan status kedudukan jabatan/ nomenklatur jabatan secara gramatikal di dalam pasal 201( 10 ) UU Pilkada, tetapi harus melihat juga kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud, karena jika diperhatikan pasal 19 (12) UU ASN maka nomenklatur jabatan tersebut juga melekat fungsi yang harus diemban, kepeloporan dalam bidang  keahlian profesional, analisis, dan rekomendasi kebijakan  kepemimpinan manajemen.

“Hal ini akan sangat berbeda antara ASN dengan TNI dan Polri, dengan adanya perbedaan ini dikhawatirkan adanya pebedaan presefsi dalam pelaksanaan tugas ASN,” terangnya.

Harus juga diperhatikan bahwa jabatan Plt tidak boleh meninggalkan tugas definitifnya . Kewenangan Plt merupakan mandat, seperti diatur pasal 14 UU No 20 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, Plt ditugaskan oleh badan / oejabat pemerintah daerah.

“Apabila hal ini tetap dilaksanakan dikhawatirkan adanya tumpang tindih peraturan ASN,” tandasnya. (fen)