ICW Sebut Anggaran Desa Rawan Dikorupsi dan Dipolitisasi

oleh -64 views
Koordinatot badan Pekerja ICW Adnan Topan Husodo

SOREANG- Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengatakan,
tahun 2018 adalah tahun keempat diimplementasikannya kebijakan desa sebagaimana amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu kebijakan yang paling menarik perhatian dan mengubah landscape pembangunan desa adalah adanya alokasi APBN untuk desa yang cenderung meningkat tiap tahunnya.

“Kebijakan tersebut di satu sisi berdampak positif bagi pembangunan desa, namun di sisi lain meningkatkan korupsi di level desa akibat sejumlah masalah yang luput dijawab dengan tepat.
Korupsi dan politisasi anggaran desa ini dikhawatirkan meningkat pada 2018, mengingat 2018 merupakan tahun panas politik,” katanya dalam siaran persnya, Senin (5/2/2018).

Sehubungan dengan hal tersebut, lanjut Adnan, pihaknya akan mengadakan diskusi media dalam rangka evaluasi kebijakan desa dan mencegah politisasi anggaran desa pada tahun politik.

“Kami mengundang rekan-rekan untuk hadir dalam diskusi yang akan diadakan pada Senin/ 5 Februari 2018 Waktu 11.00-12.00 WIB bertempat di Sekretariat ICW  Jl. Kalibata Timur IV D No. 6, Jakarta Selatan,” tandasnya. (fen)

.