Dianggap Bikin Kumuh, Satpol PP Cimahi Babat 144 APK Paslon Pilgub Jabar

oleh -99 views
PENERTIBAN: Satpol PP Kota Cimahi saat menertibakan baligho milik paslon yang maju di Pilgub Jabar lantaran dianggap kumuh.

CIMAHI- Membuat kumuh titik keramaian di Kota Cimahi, Dinas Pol PP Kota Cimahi menertibkan sebanyak 144 Alat Peraga Kampanye (APK) sebagai alat propaganda milik para pasangan calon Pilgub Jawa Barat 2018.

Tak hanya itu saja, segala atribut kepartaian dan spanduk yang juga terpasang secara sembarangan bahkan dalam waktu yang sangat lama lantaran sudah terlihat kusam, turut diturunkan.

Penurunan puluhan APK oleh anggota Dinas Pol PP dan Panwaslu Kota Cimahi itu dilakukan lantaran alat propaganda politik dan spanduk itu terpasang di pohon, tiang listrik, dan fasilitas umum yang akhirnya mengganggu kenyamanan.

Pemasangan APK serta media promosi tersebut jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 5 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum. Selain itu, maraknya pemasangan propaganda terlarang itu menjadi sampah visual bagi Kota Cimahi.

“Pokoknya semua spanduk yang menempel di tiang listik, pohon, atau melintang di jalan kita turunkan, apalagi banyak yang sudah lama dan sudah kusam,” ujar Kabid Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Dinas Pol PP, Titi Ratna Kumala, saat ditemui disela-sela kegiatan, Jumat (20/4/2018).

Propaganda politik yang berhasil diturunkan kali ini yakni 18 buah spanduk berukuran besar, banner sebanyak 125 buah, dan satu buah baligo.

Dari ratusan APK yang terpasang, baru sebagian kecilnya saja yang mampu ditertibkan oleh Dinas Pol PP. Pasalnya, masih banyak propaganda politik, khususnya milik keempat paslon Pilgub Jawa Barat 2018 yang jelas-jelas melanggar Perda tetap terpasang, terutama di jalan-jalan kampung.

“Ini kan baru yang di tengah kota, tentu yang di jalan lingkungan atau di perkampungan lebih banyak lagi, sedangkan anggota kita juga kan terbatas,” terangnya.

Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjelaskan jumlah dan lokasi pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul, dan sebagainya sudah ditentukan. Namun pada kenyataannya, mayoritas APK yang terpasang di Cimahi melanggar PKPU dan melanggar Perda K3.

Sementara itu, Jusapuandy selaku Divisi SDM dan Pencegahan pada Panwaslu Kota Cimahi, menegaskan pihaknya akan menurunkan spanduk dan banner tersisa, khususnya yang melanggar Perda secara bertahap.

Pihaknya menerima laporan mengenai posisi pemasangan APK di titik yang tersebar di Kota Cimahi dari petugas Panwascam. Setelah menerima laporan, kemudian akan ditindaklanjuti dan mengirimkan rekomendasi ke KPU.

“Sisanya bertahap sambil berkeliling saja dan menunggu laporan dari Panwascam serta masyarakat. Tapi kalau titik-titik sudah diketahui, nanti kita juga akan terjun bersama Dinas Pol PP sebagai penegak Perda, sekarang kita sedang koordinasi,” ujarnya.

Jusapuandy juga mengakui sekarang ini semakin banyak APK yang melanggar atau tidak sesuai dengan PKPU terpasang tanpa ada ketakutan akan ditertibkan. Pihaknya kesulitan melakukan penertiban karena pemasang melakukan kucing-kucingan dengan petugas yang melakukan penertiban.

“Saya dapat data dari Panwascam, hampir 80 persen tidak sesuai dengan titik yang ditentukan oleh KPU. Bisa dibilang kalau pemasangan juga seharusnya jadi perhatian tim sukses, karena mereka melanggar aturan,” tegasnya. (mon)