Panwaslu Cimahi Libatkan Perempuan Awasi Pertisipasi Pemilih di Pilgub

oleh -86 views

CIMAHI – Dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cimahi akan melibatkan perempuan.

Menurut Ketua Panwaslu Kota Cimahi Yus Sutaryadi, peran perempuan dalam pesta demokrasi sangat vital sebab, sejauh ini kebanyakan partisipasi perempuan hanya minoritas saja. Padahal peran perempuan dalam menyukseskan pemilu tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Makanya, kita libatkan mereka untuk bersma mengawasi Pilgub Jawa Barat 2018,” kata Yus, Kamis (26/4/2018)

Dia menjelaskan, Secara langsung keterlibatan perempuan adalah, menjadi petugas TPS atau pangawas di tingkat kecamatan. Sederhananya, bentuk pengawasan tidak langsung yang dapat dilakukan kaum perempuan di antaranya, mengingatkan anggota keluarga agar tidak terjerumus dalam negatif politik.

“Intinya jangan sampai terlibat politik tidak sehat, yang bisa merugikan diri sendiri,” tuturnya.

Dia menilai, kebanyakan perempuan cukup rentan terpengaruh aktifitas politik uang atau, yang sifatnya membagikan kebutuhan pokok. Padahal, kegiatan tersebut sudah merupakan suatu pelanggaran dalam berpoitik.

Pemandangan seperti ini bisa terlihat ketika, tim kampanye pasangan calon kepala daerah melaksanakan kegiatannya ke masing-masing daerah atau wilayah.

“Sekarang, kita bisa bersama mengawasi pelanggaran yang terjadi saat kampanye,” terangnya.

Ia pun mengimbau, kepada masyarakat yang mengetahui ada tim kampanye yang melaksanakan di lingkungannya maka, diharapkan segera melapor ke pengawas atau, bisa didiskusikan di Pojok Pengawasan yang sudah disiapkan oleh di kantor Panwaslu Kota Cimahi Jalan Sangkuriang.

Menurutnya, potensi pelanggaran kampanye pada Pilgub Jabar 2018 ini sangat besar sebab, minimnya kordinasi antara tim kampanye dengan pihak penyelenggara.

Dengan begitu artinya, Etika politik tim kampanye pada Pilgub Jabar kali ini (2018), tidak dipakai. Bahkan terkesan mengecoh pengawasan dari pihak penyelenggara khususnya Panwaslu.

“Tentunya jika ingin pilub ini kondusif, sudah seharusnya semua pihak saling menghargai,” pungkasnya (mon)