Adakah Paslon KBB Punya Target WTP ?

oleh -72 views

 

Pengamat Politik dan Pemerintahan, Djamu Kertabudhi

PADALARANG- Adakah Paslon Bupati/Wakil Bupati KBB yang memiliki target bahwa pada tahun pertama kepemimpinannya kelak mendapat Opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP) ? Setidaknya pertanyaan itu terlontar dari Pengamat Politik dan Pemerintahan Djamu Kertabudhi.

“Kedengarannya terkesan elitis dalam arti sulit difahami masyarakat bawah. Namun setidaknya target ini menunjukkan bahwa paslon memiliki komitmen yang jelas dan konkret terhadap proses pembenahan manajemen pemerintahan,” kata Djamu di Padalarang, Kamis (31/5/2018).

Menurut Djamu, opini BPK adalah pernyataan profesional auditor dalam konteks pemeriksaan pengelolaan keuangan negara/daerah di institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah yang dilakukan pada setiap tahun dan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

“Oleh karenanya sebuah momentum yang tepat apabila dalam masa kampanye Pilkada 2018 KBB ini, muncul pertanyaan, adakah Paslon Bupati/Wabup KBB yang memiliki target apabila terpilih, bahwa tahun pertama kepemimpinannya mendapat WTP ?. Kalau tidak ada, hal ini hanya sebagai “Catatan si Boy” sindir Djamu.

Belum lama ini BPK Jabar telah mengumumkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2017 di Pemda Provinsi Jawa Barat dan Pemda Kab/Kota diwilayah Jabar. Dimana Pemda KBB tidak beranjak dari tahun sebelumnya memperoleh Opini WDP. Sementara sebagian besar daerah lainnya mendapat WTP.

Sebelumnya, BPK Perwakilan Jawa Barat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2017 kepada 27 kabupaten kota. Hasilnya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang yang gagal raih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Kepala BPK Perwakilan Jabar Arman Syifa mengatakan penyerahan LPH LKPD TA 2017 ini dilakukan secara bertahap kepada 27 kabupaten kota. TA 2017, hanya Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang yang masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).

“24 kabupaten kota itu sudah WTP, tinggal KBB, Subang, Kota Bandung yang masih WDP. Makanya kami bedakan (penyerahan LHP nya). Biar kami bisa jelaskan lebih detail,” kata Armad usai penyerahan LHP di kantor BPK Perwakilan Jabar, Jalan Moh Toha, Kota Bandung, Rabu (30/5/2018).

Kabupaten Bandung Barat, ditemukan persoalan mengenai belanja pemeliharaan yang tak didukung rinciannya. Kemudian pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan pembukuan hingga beban persediaan vaksin tanpa rincian.

“Kesimpulannya itu setiap pelaporan harus disertai rinciannya. Supaya kami juga bisa mengoreksi,” ujar Arman. (wie)

Empat Jenis Opini BPK yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian atau dikenal dengan singkatan WTP (Unqualified of Opinion). Opini ini merupakan penilaian tertinggi yang menunjukan pengelolaan Keuangan telah memenuhi kaidah sesuai dengan ketentuan yg berlaku. Bagi Kepala Daerah yang memperoleh Opini WTP BPK ini dinilai berprestasi dan mendapat penghargaan pemerintah pusat.

2. Wajar Dengan Pengecualian atau WDP (Qualified of Opinion). Secara umum dinilai cukup baik, meskipun ada beberapa Pos Anggaran yang tidak didukung laporan rincian penggunaannya.

3. Tidak Wajar (Adversed of Opinion). Opini ini menggambarkan telah terjadi mismanajemen (salah urus).

4. Tidak membuat Pernyataan (Disclaimer of Opinion). Opini ini menunjukan obyek pemeriksaan tidak memenuhi syarat utk diperiksa.