Tersangka Kasus Peyimpangan Uang APBD untuk Perusda Bisa Bertambah

oleh -51 views
SITA: Kejari Cimahi menyita uang senilai Rp5,25 miliar atas kasus Perusda dari APBD Cimahi 2006-2007.

CIMAHI – Tersangka kasus penyimpangan uang penyertaan modal Perusahaan Daerah (Perusda) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2006-2007 Kota Cimahi kemungkinan bertambah.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Harjo, setelah pihaknya terus mengembangkan kasus tersebut. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan pengembangan kasus, Kejari Cimahi berhasil menyita uang senilai Rp5,25 miliar.

Harjo mengatakan, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat terkait audit data keuangan dan bukti yang didapat untuk, menggambarkan nilai kerugian negara akibat penyimpangan anggaran daerah tersebut.

“Hasil audit keuangan dari BPKP masih kita tunggu, diharapkan secepatnya bisa muncul nilai kerugian negara dalam kasus tersebut,” katanya, Selasa (1/5/2018).

Dalam kasus tersebut Kejari Cimahi menetapkan 3 tersangka yaitu mantan Wali Kota Cimahi IT, mantan Ketua DPRD Kota Cimahi periode 2004-2009 RDS dan II selaku pemilik lahan sekaligus rekanan pada kerjasama pembangunan Cibeureum.

“Penyidikan masih berlangsung. Tidak menutup kemungkinan bisa terjadi penambahan tersangka,” terangnya.

Dia menjelaskan, penyitaaan uang sebesar Rp 5,25 miliar itu setelah salah seorang saksi berinisial DB, yang datang ke Kejari Cimahi pada 23 April 2018, dengan maksud menyerahkan uang tersebut untuk dilakukan penyitaan terhadap perkara atas nama IT.

“Uang tersebut berkenaan dengan penyertaan perkara APDB dalam penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM) yang disetorkan oleh saksi,” jelasnya.

Seperti diketahui, uang tersebut merupakan uang pengadaan lahan yang akan digunakan untuk, pembangunan Pusat Niaga Cibeureum (PNC) dan Pembangunan Sub Terminal.

Sementara saksi DB, sebagai pengusaha yang berstatus rekanan kerja dari salah seorang tersangka lain, yang merupakan Komisaris dan direktur PT Lingga Buana Wisesa (LBW) berinisial II.

“Mereka bekerjasama dalam pembangunan Cibeureum. Nah saksi DB ini adalah, pengusaha yang diminta kerjasama kepemilikan tanah. Kemudian, uang itu dia dapat dari tersangka II,” ungkapnya.

Meski penyerahaan uang tersebut terkesan lambat lantaran, penyelidikan kasus baru dilakukan sejak Juni 2016, namun Kejari Cimahi tetap mengapresiasi apa yang dilakukan oleh DB sebab, DB termasuk kooperatif dan mempersilahkan uang sebanyak itu untuk disita.

“Ini adalah itikad baik dari DB. Karena, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” ujarnya.

Saat ini, uang tersebut dititipkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) direkening tanpa bunga atas nama perkara. Penitipan di Bank tersebut bertujuan untuk memudahkan pengambilannya jika dalam proses persidangkan barang bukti harus dihadirkan. (mon)