Abubakar Berikan Hak Pilihnya di TPS 5 Lembang

oleh -91 views

 

foto istimewa
SUKSES: Bupati KBB non aktif Abubakar saat memberikan hak pilihnya di TPS 05 RW 09 Lembang

LEMBANG-Bupati non aktif KBB, Abubakar mendapatkan izin dari KPK untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS 05 RW 09 yang berlokasi di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Rabu (27/6/2018).

Saat mencoblos Abubakar datang mengenakan pakaian putih hitam berpeci bersama menantunya. Sedangkan istrinya Elin Suharliah memberikan hak pilihnya di TPS 9 bersama keluarganya pukul 08.00 WIB dan terdaftar dengan nomor antrian ke-43.

Cabup yang diusung dan didukung oleh PDIP, PPP, PKB, Perindo, dan Partai Berkarya ini berharap pelaksanaan pemilihan Bupati KBB dan Gubernur Jabar berjakan dengan tertib dan lancar. Dia pun berdoa agar kemenangan bisa diraih oleh paslon Emas (Elin Suharliah-Maman S Sunjaya) di Pilkada KBB untuk meneruskan Bandung Barat Cermat jilid III.

“Tentunya saya berharap untuk Pilkada KBB Emas bisa menang. Jika itu terkabul maka saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak baik partai pendukung, pengusung, simpatisan, dan masyarakat,” tuturnya kepada wartawan usai pencoblosan.

Seperti diketahui pemilihan kepala daerah di KBB diikuti oleh tiga pasangan calon. Nomor urut satu Elin Suharliah-Maman S Sunjaya (Emas), nomor urut dua Doddy Imron Holid-Pupu Sari Rohayati (Kado), dan nomor urut tiga Aa Umbara Sutisna-Hengky-Kurniawan (Akur).

Jumlah DPT yang terdata ada sebanyak 1.158.564, dengan rincian 584.455 pemilih laki-laki, 574.109 pemilih perempuan, dengan total TPS 2.920 yang tersebar di 165 desa.

Ketua KPU KBB, Iing Nurdin membenarkan Abubakar memberikan hak pilihnya. “Ia Pak Abu memberikan hak pilihnya,” kata Iing.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakomodasi tahanan yang ingin menggunakan hak politik dalam Pilkada 2018. Meski akan mematuhi ketentuan perundang-undangan, mereka tetap menunggu keputusan KPU.

“Pada dasarnya KPK mengikuti aturan Pilkada yang salah satu penyelenggaranya adalah KPU. Namun, KPK belum menerima surat apapun dari KPU terkait dengan apakah para tahanan yang ada di KPK perlu difasilitasi untuk melakukan pemungutan suara atau tidak,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (26/6/2018).

Hingga saat ini, KPK telah menindak 95 kepala daerah dalam 108 kasus korupsi dan pencucian uang. Pelaku korupsi tersebut tersebar di 22 provinsi di Indonesia dengan jabatan gubernur, bupati, serta wali kota dan wakilnya.

Sementara itu, kasus terbanyak terdapat di Jabar (12), Jatim (11), dan Sumut (9). Ada pun modus korupsi yang paling dominan adalah penyuapan.

Febri menerangkan, KPK sudah berkoordinasi masalah Pilkada. Mereka pun siap memfasilitasi seperti pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, pileg, hingga pilpres.

KPK juga mengajak semua pihak untuk mendukung Pilkada 2018. Diharapkan penyelenggaraan pemilu bersih dari korupsi atau penyimpangan lain seperti politik uang dan penyalahgunaan kewenangan.

“KPK berharap jika proses demokrasi di pilkada serentak dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas tentu kita berharap ke depan lebih sedikit, kapan perlu tidak ada kepala daerah yang melakukan korupsi,” kata Febri. (wie)