Harga Mati Bagi AKUR Perjuangkan Guru Honor

oleh -48 views

 

SUKSESI: Calon Bupati KBB, Aa Umbara Sutisna bersama para yatim dalam acara doa bersama di kampanyenya baru-baru ini.

PADALARANG- Calon Bupati Nomor 3 Aa Umbara Sutisna berharap, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap nasib guru honorer. Setelah urusan SMA/SMK beralih ke provinsi, sejumlah masalah menimpa honorer, mulai penggajian, guru, hingga sarana dan prasarana (Sarpras).

Dia menegaskan, untuk mengatasi masalah guru honorer pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, pemerintah juga harus melakukan perekrutan guru honorer pada perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

”Kan bisa rekrut CPNS diberikan kepada guru honorer yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tentunya,” kata Umbara di Padalarang, Minggu (24/6/2018).

Dia menambahkan, peran pemerintah daerah (Pemda) di sini dapat berkontribusi dengan mengangkat guru honorer menjadi guru tetap daerah. Hal itu dilakukan karena ada larangan pengangkatan guru honorer dalam Peraturan Pemerintab Nomor 46 Tahun 1982. ”Jadi guru tetap daerah bisa mengangkat guru honorer. Dia diberikan gaji dari APBD, jumlahnya pun disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” jelasnya.

Pengangkatan guru tetap daerah, lanjut Umbara, dapat memberikan kesempatan kepada guru honorer untuk mendapatkan sertifikasi guru. Sehingga guru honor di daerah bisa mendapatkan tunjangan guru.

Lebih jauh Umbara mengatakan, peningkatan prosentase dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat pula dialokasikan untuk pengangkatan guru honorer. Kendati dilarang, program tersebut bisa dilakukan melalui program pengembangan profesi guru. Hanya saja harus disertai dengan SOP yang jelas.

”Sebenarnya banyak kanal-kanal di pemerintah yang dapat diisi untuk mengatasi guru honorer di KBB,” katanya.

Pada program pemerintah guru terluar terdepan dan tertinggal (3T), masih lanjut Umbara bisa mengatasi masalah guru honorer. Program tersebut, dapat mengangkat guru honorer di daerah dengan tetap mengedepankan nilai-nilai budaya daerah. ”Yang tahu nilai budaya di daerah, kan guru honorer di daerah. Kenapa program 3T tidak mengangkat guru honorer di daerah,” ucapnya.

Dia menuturkan, alih kelola SMK/ SMA ke provinsi tidak berarti kabupaten/kota tidak bisa berkontribusi di dalamnya. Dan sebaliknya, provinsi juga bisa berkontribusi pada tata kelola SD dan smp di kabupaten/kota. ”Alih kelola ini menimbulkan masalah kebutuhan guru, tapi itu wewenang pemda,” ujarnya. (wie)