Partai Koalisi Siap Kawal Program 100 Hari AKUR

oleh -102 views

 

Bendahara Partai Koalisi Tim AKUR dari PKS, Bagja Setiawan.

NGAMPRAH-Hasil real count DPD PKS KBB memastikan, Pasangan Bupati/Wakil Bupati KBB Aa Umbara-Hengky Kurniawan (AKUR) terpilih dan akan memimpin Bandung Barat ke depan.

PKS pun sudah mulai bekerja mempersiapkan program 100 hari kepala daerah terpilih yang secara garis besar sesuai janji kampanye mencangkup tiga hal.

Yakni pembangunan infrastruktur melalui program sataun jalan leucir, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan 100 juta untuk rw dan program peningkatan pendapatan asli daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi sumberdaya yang ada.

“Kami mohon doa dari masyarakat KBB proses tahapan pilkada bisa berjalan lancar, sehingga jikalau semua tahapan selesai tepat waktu maksimal September bupati dan wakil bupati kami bisa dilantik dan kami memiliki waktu 3 bulan setelahnya untuk menyusun RPJMD 2019-2024,” ujar Bendahara Partai Koalisi Tim AKUR dari PKS, Bagja Setiawan, Jumat (29/6/2018).

Bagja mengatakan, pasangan Aa Umbara-Hengki kurniawan terpilih dan dilantik menjadi Bupati/Wakil Bupati KBB, maka merekalah yang berhak dan mendapat mandat dari undang-undang menyusun RPJMD 2019-2024.

“RPJMD telah habis, dalam sistematika penyusunan RPJMD pasti telah tersusun mekanisme transisi. Nah, mekanisme transisi tersebutlah untuk mengisi ’kekosongan’ pemimpin definitif yang seharusnya sudah dipersiapkan oleh plt bupati saat ini,” katanya.

“Maka, sejak dilantik nanti, Au-Hengki memiliki 3 bulan waktu untuk menyelesaikan dalam menyusun dokumen perencanaan daerah. Mau dibawa kemana KBB kedepan. Tentunya sesuai dengan visi misi dan program yang telah disampaikan ke KPU dan saat kampanye di tengah kalangan masyarakat,” tambah Bagja.

Bagaimana terkait dengan visi misi paslon yang tidak terpilih? Bagja mengatakan, penyusunan RPJMD harus memenuhi prinsip-prinsip, strategis, demokratis dan partisipastif, politis, botton-up, top down.

Sehingga, paslon yang kalah bisa memberikan masukan pada ruang-ruang tersebut, melalui legislatif, musrenbang, uji publik ataupun konsultansi publik oleh tim yang dibentuk.

“insya Allah kami akan mengawal bupati terpilih konsisten menuangkn janji-janji politiknya, karena dalam dokumen perencanaan daerah, RPJMD melibatkan stakeholder/masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah tersebut,” pungkasnya. (wie)