Euforia Politik Harus Disudahi

oleh -165 views

 

Ketua Komnas Pilkada Independen, Asep Ridwan

PADALARANG-Komnas Pilkada Independent memandang, euforia Politik di KBB harus disudahi, baik Pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap sejumlah pejabat KBB maupun pascapilkada serentak.

“Situasi perubahan ini terjadi setelah PascaOTT oleh KPK maka pemegang kebijakan selama 10 Tahun terhenti yaitu Abubakar Bupati KBB dan yang lainnya,” ujar Ketua Komnas Pilkada Independen, Asep Ridwan di Padalarang, Selasa (10/7/2018).

Asep mengatakan, Pelaksana tugas (Plt) Bupati KBB Yayat T Soemitra harus bisa membenahi beberapa kekosongan jabatan di lingkungan Pemda KBB. “Tapi yang terjadi saat ini malah memperlambat kinerja bupati karena banyak pejabat yang harus menjadi saksi OTT,” sebutnya.

Sehingga, lanjut Asep, para kepala dinas tersebut jangankan mengurusi pelayanan publik mengurusi diri sendiri menjadi saksi OTT KPK sudah lelah. “Sementara euforia politik di KBB sangat terasa pascapilkada serentak 2018 setelah di tetapkan pemenangnya yaitu pasangan Aa Umbara Sutisna dan Hengki Kurniawan sebagai bupati dan Wakil Bupati KBB terpilih,” tuturnya.

Akibat dari euforia politik itu, Asep mengatakan, berdampak pada pula pada roda pemerintahan di KBB yang mengakibatkan kegaduhan-kegaduhan politik dan kebijakan politik. “Mari kita sudahi kegaduhan-kegaduhan politik ini toh essensinya bagaimana melayani publik dan tugas masing-masing pejabat membereskan laporannya. Bukannya bikin kegaduhan dan ego masing-masing saling dipertahankan,” bebernya.

Menyikapi polemik antara Plt Bupati dan Plt Sekda KBB soal rotasi dan mutasi, Asep berpandangan, sebagai bawahan dalam jabatan harus sadar posisi dan ikuti membantu dalam mempercepat proses sesuai tugas pokok dan fungsinya. “Sebagai atasan harusnya hargai bawahan soal aturan dan peraturan kan sudah pada tahu namanya juga pejabat publik,” sindir Asep.

Asep menegaskan aturan dan peraturan jangan dijadikan dasar ego masing-masing pejabat dan euforia politik di bawa-bawa ke ranah roda pemerintahan. “Ingat tugas dan fungsi aparatur sipil negara apalagi pada bulan September 2018 akan menghantarkan bupati dan wakil bupati terpilih, dan itu sudah harus streril dari euforia politik, dampak euforia politik juga jangan sampai terbaw ake bupati terpilih yang akan berdampak pada lambatnya roda pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik,” tandasnya. (wie)