Naiknya BBM Non Subsidi Pengaruhi Daya Beli Masyarakat KBB

oleh -79 views

 

Sekretaris Fraksi PKS DPRD KBB, Bagja Setiawan

LANGKAH PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi (pertamax series) dan dexlite kemarin saya pikir kurang bijak, sehingga menjadi pemicu ramai di masyarakat terutama di medsos yang mengkritik keras keputusan Pertamina.

Mereka menilai, kebijakan badan usaha milik negara (BUMN) di bidang energi itu minim sosialisasi. Penaikan harga BBM dituding dilakukan secara diam-diam, tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat sebagai konsumen. Konsumen merasa haknya dilanggar.

Sebaliknya, Pertamina merasa sudah memberikan pengumuman di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) maupun website resmi Pertamina. Perseroan beralasan keputusan itu sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Desember 2014.

Terlepas dari perdebatan di medsos dan media massa, seperti apa pengaruh kenaikan harga BBM nonsubsidi ke depan terhadap perekonomian masyarakat khususnya masyarakat KBB? Dan apa langkah yang harus diambil pemerintah daerah kedepan terkait hal tersebut?

Penentuan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, tidak dapat dilepaskan dari variabel harga minyak dunia. Variabel lain yang digunakan dalam penghitungan adalah kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Khusus untuk harga minyak

Mengacu pada harga minyak mentah terbaru yang mencapai 70 US$, maka Pertamina menaikkan harga pertamax Rp.800,- per liter dan dexlite naik Rp.1000,- per liter. Dalam teori ekonomi, kenaikan harga suatu produk maka berpotensi mengurangi tingkat konsumsi. Namun, karena sifat BBM yang telah bergeser menjadi salah satu kebutuhan pokok, maka masyarakat akan terus mengonsumsi. Melihat kondisi yang ada sekarang, maka migrasi dari pengguna pertamax series ke BBM nonsubsidi lain seperti pertalite maupun BBM subsidi seperti premium dapat terjadi.

Selisih harga antara BBM nonsubsidi dan BBM subsidi sebagai contoh, pertamax kini dihargai Rp 9.700 per liter, sedangkan dexlite dapat ditebus sebesar Rp 9.200 per liter. Dengan demikian terdapat selisih sekitar Rp 800 per liter untuk pertamax dan Rp.1000,- untuk dexlite, ini akan memicu migrasi konsumsi bbm masyarakat dari BB non subsidi ke BBM subsidi.

Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus memitigasi potensi migrasi. Sebab, jika tidak, maka konsumsi BBM nonsubsidi lain dan BBM subsidi bakal melambung.

Mengutip penjelasan Pertamina, konsumsi premium sepanjang tahun lalu sebanyak 31.970 kiloliter per hari. Sementara pertalite Rp 42.400 kiloliter per hari. Sedangkan pertamax hanya 16.000 kiloliter per hari.

Lonjakan konsumsi sudah tentu akan berpengaruh pula kepada impor minyak. Karena produksi minyak dalam negeri lebih rendah dari pada kebutuhan masyarakat. Sepanjang tahun 2017, rata-rata produksi minyak sebesar 801.400 barel per hari. Sementara konsumsi berada pada level 1,6 juta barel per hari.

Kenaikan harga komoditas, termasuk BBM nonsubsidi, juga akan berdampak kepada tingkat inflasi. Selain itu juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang dengan terpaksa akan membeli bbm non subsidi yang ketetsediaannya akan ditambah dan BBM subsidi akan dikurangi. dan ini akan berpengaruh pada komponen daya beli sektor rumah tangga. Ada pergeseran konsumsi rumah tangga yang terganggu oleh pembelian BBM demi menopang kebutuhan transportasi.

Konsekuensi besarnya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi karena sektor rumah tangga berkontribusi sebesar 56% terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (pdb). Seharusnya pertamina mempertimbangkan untuk memperbaiki pola sosialisasi kenaikan bbm kedepan agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh alasan rasional pemerintah menaikan harga BBM agar tidak terjadi gejolak di bawah, khusus di Kabupaten Bandung Barat, pemerintah daerah dan para wakil rakyat haruslah lebih pro aktif dalam mengakses informasi dari pemerintah pusat terkait dengan potensi kenaikan BBM ke depan sehingga langkah preventif dan strategis bisa segera dilakukan untuk mengantisipasi turunnya daya beli masyarakat yang imbasnya akan mempengaruhi turunnya nilai pertumbuhan ekonomi di KBB . Wallahu’alam. (*)