Wakil Bupati “Ban Serep” ?

oleh -139 views

 

Pengamat Politik dan Pemerintah, Djamu Kertabudhi.

NGAMPRAH- Pengamat Politik dan Pemerintah, Djamu Kertabudhi mengatakan, salam UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, meskipun wewenang pemerintahan ada dipundak bupati, tetapi bupati dan wakil bupati memiliki tugas tersendiri. Khusus Wakil Bupati memiliki tugas yang cukup strategis dalam proses pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja satuan perangkat daerah.

“Dengan demikian suatu kesalahan besar apabila dikatakan peran Wakil Bupati hanya sebagai “Ban Serep” semata,” kata Djamu di Padalarang, Jumat (21/9/2018).

Menurut Djamu, wakil bupati memiliki dua peran sekaligus. Yang pertama sebagai “navigator” yang selalu mengingatkan, memberi masukan, mendorong terciptanya sinergitas dan persepsi sama kepada Bupati sebagai “pengemudi” dalam konteks politik pemerintahan, dan peran kedua, terjun langsung diwilayah administrasi pemerintahan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah Daerah.

“Maka dari itu, dalam merumuskan dan melakukan tindakan mensukseskan program 100 hari jerja sebagai sebuah model tradisi baru pemerintahan, peran wakil bupati berada dalam posisi kunci,” sebut Djamu.

Selama ini secara empiris dan transfaran hubungan bupati dan wakil bupati sudah menjadi stigma. Artinya selalu memperlihatkan silang pendapat dan konflik yg berkepanjangan, membuat masyarakat prihatin karenanya. “Makanya duet kepemimpinan Aa Umbara dan Henky Kurniawan dengan akronim politik “AKUR”, sangat diharapkan mengikis habis stigma tersebut, dan memunculkan citra kepemimpinan Dwi Tunggal dalam mengelola dan mewujudkan ekspektasi masyarakat KBB,” tandasnya. (***)