PGRI MENJADI MESIN POLITIK ?

oleh -154 views

 

 

Drs H. Djamu Kertbudi, M.Si,

SATU lagi hingar bingar politik kekinian menambah deretan persoalan yang beririsan dengan independensi lembaga profesi. Bermula muncul di medsos copy surat tugas dari PGRI Propinsi Jawa Barat yang ditanda tangani langsung Ketua Umum dan Sekumnya bernomor 133/Tgs/JBA/XXI/2018 Tertanggal 30 September 2018, yang berisi menugaskan inisial J (Anggota PGRI/Ketum PGRI KBB) untuk menjadi Caleg DPRD KBB Daerah Pemilihan Lembang, Cisarua, Parongpong.

Kalimat akhir dari surat tugas ini berbunyi “Demikian surat tugas ini untuk menjadi kekuatan yang bersangkutan dan organisasi dalam pemenangan pileg”. Hal ini jelas dapat ditafsirkan PGRI diposisikan sebagai mesin politik.

Yang menarik komentar dari komponen PGRI KBB ternasuk dari Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna bernada “minor” dan tidak membenarkan terhadap keberadaan surat tugas ini.

Eksistensi organisasi PGRI sebagai tindak lanjut dari yang diamanatkan UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dimana PGRI merupakan organisasi profesi independen sebagai perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.

Adapun profesionalitas guru berkaitan dengan aspek pengembangan profesi, peningkatan kompetensi karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahreraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan pemerintah/pemda berperan sebagai mitra guna memfasilitasi PGRI dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Dengan demikian secara normatif surat tugas dari pengurus PGRI Propinsi Jabar ini dapat dikatakan sebuah kekeliruan dan pelanggaran kode etik guru dan PGRI sebagai lembaga profesi independen.

Lebih jauh patut mendapat perhatian khusus pengurus PGRI pusat untuk bahan pertimbangan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan organisasi kepada yang bersangkutan.

Wallohu A’lam. Wassalam by Drs H. Djamu Kertbudi, M.Si, Pengamat Pemerintah dan Politik, Dosen STIA LAN RI Bandung.