Dewan Punyeng, Pembahasan RPJMD tak Kunjung Rampung

oleh -266 views

SIYASAH.ID–DPRD KBB dibuat pusing, pembahasan Rancangan Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KBB bulum juga rampung.

Padahal waktu itu mempet. Sejak enam bulan dilantiknya pasangan Bupati/Wakil Bupati KBB, Aa Umbara Sutisna-Hengki Kurniawan, pembahasan RPJMD harus sudah selesai. “Tapi ini sudah deadline belum juga beres,” ujar anggota Pansus RPJMD Yayat Sudyat dari Fraksi PDIP, Kamis (14/3/2019).

Pansus RPJMD saat ini tengah mengebut pembahasan di Hotel Grend Permata Bandung. Namun Yayat merasa kesal dokumen RPJMD yang disodorkan dari Pemkab Bandung Barat belum juga beres. “Saya tidak mau cari kambing hitam walau pun banyak hal yang perlu dikritisi. Yang jelas kami tengah membahasnya saat ini,” tandas Yayat.

Ketua Pansus Pembahasan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 Iwan Setiawan mengatakan,
pemerintah daerah akan dihadapkan pada berbagai aspek tantangan yang harus dihadapi dalam menyusun RPJMD.

Iwan juga mengatakan, RPJMD itu pula yang menjadikan arah penentuan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar efektif dan efisien dalam implementasi program-program di daerah. Sehingga dapat terlaksana secara terarah, terukur, dan tepat. baik tepat sasaran, tepat capaian, serta tepat anggaran. 

Adapun menurutnya, DPRD sebagai mitra pemerintah turut berperan menentukan prioritas program menyelaraskan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

“Dalam melaksanakan kinerja selama ini, DPRD KBB turut berperan aktif dalam menyusun prioritas program yang menjadi sasaran implementasi program pemerintah daerah. Terutama membahas rancangan peraturan daerah terkait RPJMD bersama eksekutif, serta stakeholder di dalamnya,” tuturnya.

Setidaknya ada beberapa prioritas pembangunan RPJMD KBB pada tahun 2018-2023. Diantaranya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khusunya melalui pembangunane-government, penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Bandung Barat, penyediaan infrastruktur wilayah dengan kapasitas memadai, serta mendukung pertumbuhan ekonomi, akses ke pusat pelayanan dan pemerataan wilayah, termasuk memperluas irigasi.

Di sektror lain seperti pertanian dan kebudayaan,  pengembangan industri pertanian (agroindustri) yang mencakup subsektor yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya, pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, berbasis pada kearifan dan budaya setempat serta melibatkan masyarakat setempat.

Sementara, untuk sektor ekonomi dan industri, beberapa program prioritas diantaranya revitalisasi industri di Kabupaten Bandung Barat, pengembangan klaster ekonomi di Bandung Barat yang mengaitkan antara kegiatan ekonomi skala menengah dan besar (padat modal) dan usaha skala mikro dan kecil (UMKM dan Koperasi), serta melalui pengembangan BUMD dan dukungan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Terakhir, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penyediaan sistem perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan.  

Menurut Iwan, isu strategis tersebut kini menjadi tolok ukur legislastif dalam mengawasi dan mengevaluasi keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. 

“Termasuk dalam ketepatan penggunaan anggaran sesuai dengan aplikasinya dilapangan,” ucapnya. (***)