Gara-gara Panitia Musrenbang Datangkan Dosen IPDN Bergaya Bahasa Kecemplang Kecemplung, Panggung Musrenbang Jadi Ajang Saling Sindir

oleh -1.825 views

NGAMPARAH–Gara-gara panitia penyelenggara mendatangkan Kepala Pusat Kajian dan Riset Strategis IPDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr Fernandes Simangunsong untuk menjadi pembicara di Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) KBB 2020, Hotel Mansion Pine Kota Baru Parahyangan, ajang musrenbang itu menjadi panggung saling sindir.

Gaya bahasa dosen IPDN yang seolah-olah menyedutkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, menjadi ‘perang’ sindiran antara Dosen IPDN itu dengan Bupati Bandung Barat.

Simangunsong menyindir, jika KBB kalah dengan Kabupaten Asmat dan Papua yang telah memperoleh penilian 8 kali predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) BPK RI.

Simangunsong pun mengklaim, predikat 8 kali WTP 8 kali itu berkat arahan dirinya.
Namun kritikan yang membuat kuping bupati panas, saat Simangungsong menyebutkan, jika visi Bandung Barat Barat, Akur tak jelas bertele-tele mesti di ubah. Apalagi saat Simangungsong menyebutkan ‘bodo’ jika bupati tidak bisa menang dua kali dipilkada.

“Visi Bandung Barat masih sebatas slogan, enggak jelas. Kalau visi itu enggak usah panjang-panjang. Itu panjang kali. Pusing yang bacanya. Itu hanya slogan,” kata Simangunsong saat ditemui wartawan usai Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) KBB di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (13/3/2019).

Kritikan pedas itu pun langsung dijawab oleh bupati dengan santun berupa sindiran. Dengam gaya bahasa yang kalem, bupati saat naik podium untuk sambutan mengatakan, paparan yang dilontarkan tersebut tidak sejalan dengan dirinya. “Kalau Pak Fernandes kan bicara di sini (Musrenbang, red) dapat honor. Tapi kalau saya bicara di sini kan tidak. Jadi tidak sejalan dan tidak pula sepenghasilan,” sindir Bupati disambut gelak tawa oleh hadirin yang hadir mayoritas Kepala Desa di KBB, Kepala Dinas, juga ada dari Kejari Balebandung.

Umbara menyebutkan, mengubah visi misi Akur tidak semudah membalikan telapak tangan. Dirinya mempunyai tim yang merumuskan visi misi tersebut. “Soal mengubah sih mudah. Tapi kan saya punya tim dan itu harus dibicara juga bersama tim,” sebut Umbara.

Ketua DPD Nasdem KBB ini pun menjawab, untuk mengimplementasi dari RPJMD tidak hanya sebatas teori belaka. Dirinya langsung terjun ke masyarakat sebulan penuh mondok di perkampung hanya ingin melihat langsung kondisi wilayah juga aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. “Saya mendapatkan keluhan dari masyarakat di selatan jika ada jalan rusak dari dulu secara turun temurun belum diperbaiki. Saya cari masalahnya. Ternyata solusinya, pihak perkebunan siap memperbaiki jalan itu,” sebut Umbara.

Umbara pun menjawab kritikan Simangunsong jika membangun daerah selalu mengandalkan APBD. Menurut Umbara, dirinya membangun daerah tidak selalu mengandalkan APBD, namun mendapat bantuan dari pengusaha lewat CSR. “Pembangunan jalan hingga bedah rumah kami tidak menggunakan APBD tapi bantuan dari CSR,” tutur Umbara.

Acara Musrenbang itu difalitasi oleh Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) dengan Ketua Panitia, PLT Kepala DPKAD, Agustina Piryanti.

Sementara itu, Ketua KNPI KBB, Lili Supriatna yang hadir pada agenda musrenbang mengatakan, jika kebiasan dosen adalah mengajari sesuai dengan tupoksinya untuk memberikan teori kepada mahasiswanya.

“Tapi ini audensi yang hadir adalah steakholder Kabupaten Bandung Barat. Saya lebih sepakat untuk visi misi Pak bupati sudah itu saja, biar rakyat tidak susah mengingat kata Akur sebagai handstag perjuangan bapak bupati 5 tahun ke depan,” tuturnya.

Menurut Lili, yang harus lebih dipahami adalah bahwa implementasi visi tersebut, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus paham terhadap sentuhan politik bupati terkait hasil berkunjung ke rakyat agar bisa masuk kepada panganggaran untuk kesejahteraan rakyat KBB terutama dalam menanggulangi kemiskinan.

“Jadi kepala dinas jangan hanya coffe paste atau membuat anggaran hanya karena hasil rumusan para kasi para kabid dan pimpinan SKPD tanpa melihat kondisi ril di lapangan sehingga sangat berjauhan antara penganggaran SKPD dengan keinginan kepala daerah yang punya janji politik 5 tahun ke depan,” tuturnya.

Jadi, lanjut Lili, SKPD jangan punya visi misi sendiri dalam penganggaran tapi harus berdasarkan keinginan politis bupati sebagai kepala daerah.

“Kan anggaran ABPD teh lain keur ngabengharkeun pimpinan SKPD tapi untuk mensejahterakan masyarakat. Da pimpinan SKPD haknya adalah dari gaji dan tunjangan kinerja lainnya,” tandas Lili.
(***)