Hindari Praktik Jual Beli Jabatan Jelang Rotasi Pejabat KBB

oleh -175 views

Eber NH Simbolon

SIYASAH.ID– Anggota Fraksi Hanura DPRD KBB, Eber NH Simbolon mengingatkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna untuk menghindari praktik jual beli jabatan jelang rotasi, mutasi dan promosi eselon IIB atau kepala dinas di lingkungan Pemkab Bandung Barat.

“Menjelang rotasi dan mutasi kepala dinas nanti, saya mengingatkan agar tidak ada kasus suap menyuap soal jabatan. Lakukan secara profesional tanpa unsur kedekatan apalagi karena kepentingan politik dengan cara titip menitip. Supaya kerjanya bagus dan mampu membantu mewujudkan program sesuai jargon Bandung Barat Lumpat. Pak bupati sudah berkomitmen dan menyampaikan kepada kami bahwa dia akan fokus bekerja dan tidak mau bersentuhan dengan hukum,” kata Eber yang merupakan politisi Partai Hanura tersebut, Sabtu (9/3/2019).

Eber menjelaskan, kasus yang menimpa Bupati Bandung Barat sebelumnya, tidak boleh lagi terulang pada era kepemimpinan Aa Umbara dan Hengki Kurniawan. Sebab, belajar dari kasus tersebut, justru malah mengganggu roda pemerintahan. “Kita harus ambil pengalaman pada bupati sebelumnya. Bupati yang sekarang ini merupakan seorang politik bukan birokrat jadi harus lebih hati-hati dan tidak macam-macam karena sudah ada contohnya kasus sebelumnya,” terangnya.

Selain menghindari praktik jual beli jabatan, kata dia, bupati juga diminta untuk secepatnya melakukan rotasi, mutasi jabatan kepala dinas. Hal itu dikarenakan banyak jabatan Pelaksana Tugas (Plt) di beberapa dinas serta satu orang yang memegang dua jabatan. “Idealnya setelah Pilpres langsung gelar openbidding saja. Lakukan penyegaran agar pejabat tersebut bisa mengimplementasikan visi AKUR serta RPJMD yang sudah disusun. Apalagi sekarang sudah ada sekda definitif artinya tidak ada kendala lagi,” tegasnya.

Eber juga menyoroti soal latar belakang pendidikan harus sesuai dengan jabatan yang diduduki. Sebab, bila tidak sesuai akan berdampak pada kinerja. “Seperti periode sebelumnya ada seorang dokter hewan malah di tempatkan menjadi kepala Bappeda. Itu kan tidak nyambung. Tahun ini jangan diulangi dan bupati harus selektif menempatkan orang sesuai background pendidikannya. Sehingga kerjanya juga bakal baik,” kata Eber yang juga caleg periode 2019-2024.

Disinggung kinerja AKUR pasca dilantik, Eber mengapresiasi dengan gaya blusukan serta menunaikan janji satu persatu kepada masyarakat. Terutama melakukan program kerja yang sangat prioritas bagi masyarakat. “Selama enam bulan terakhir ini ada perbaikan baik di lingkungan pemerintah maupun hadirnya di tengah masyarakat. Yang terpenting bupati dan bawahannya bisa merealisasikan segala program yang sudah tercatat di DPA dengan semaksimal mungkin,” ungkapnya.

Sekda Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin membenarkan, akan ada rotasi, mutasi dan promosi karena banyaknya jabatan Plt serta dua rangkap jabatan yang dipegang satu orang. Rotasi dan mutasi akan melibatkan Tim Penilai Kinerja (TPK) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengganti Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai dengan Undang-Undang 32/2013 tentang pemerintah daerah dan UU 30/2014 tentang Administrasi serta PP 11/2017.

“Ini menjadi pertimbangan agar rotasi kepala dinas lebih difokuskan dulu. Soal waktu, pokoknya setelah 6 bulan bupati dilantik itu sudah dibolehkan tapi nanti kebijakan ada di pak bupati. Sekarang tim penilai kerja yang berjumlah antara 5 hingga 7 orang sudah bekerja dan menginventarisir jabatan mana saja yang kosong serta potensi SDM (sumber daya manusia),” kata Asep belum lama ini.

Seperti diketahui, sejumlah jabatan di tingkat eselon IIB atau kepala dinas masih diisi jabatan Plt. Sebut saja mulai dari Plt Kadisperindag yang dijabat Maman Sulaeman. Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dijabat Asep Wahyu FS yang juga menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Plt Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dijabat Agustina Piryanti yang juga menjabat Asda III. Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dijabat Agus Maolana dan Plt Sekretariat DPRD (Sekwan) dijabat Roni Rudyana. (wie)