Pemerintah Bikin Susah Rakyat dengan Naikan BPJS Kesehatan

oleh -98 views
Pimpinan Sementara DPRD KBB, Bagja Setiawan.

NGAMPARAH–Usulan pemerintah menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan naik hingga dua kali lipat tinggal menunggu disahkan lewat Peraturan Presiden (Perpres). Tentu sangatlah merugikan rakyat. Berdasarkan observasi di lapangan, mayoritas masyarakat di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjawab tidak setuju.

Kebanyakan dari mereka beralasan merasa terbebani dengan penghasilan yang minim tapi harus dipotong gajinya lagi. Apalagi bagi kepala keluarga yang harus membayar 1 KK sekaligus. “Saya menilai keluh kesah mereka sangat wajar. Walaupun argumentasi pemerintah tentang rencana kenaikan ini sangat logis berdasarkan fakta-fakta di lapangan,” ujar Pimpinan Sementara DPRD KBB, Bagja Setiawan, Minggu (15/9/2019)

Mengutip dari berbagai sumber diantaranya defisit jadi alasan kenaikan iuran BPJS kesehatan devisit Pada 2014 Rp 1,9 triliun, kemudian naik pada 2015 jadi Rp 9,4 triliun. Pada 2016 mengalami penurunan menjadi Rp 6,4 triliun. Sayangnya harus kembali naik lagi di tahun 2017 menjadi Rp13,8 triliun. Naik lagi pada 2018 mencapai Rp19,4 triliun dan tahun ini berpotensi naik tajam menjadi Rp32,8 triliun.

“Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah selesai melakukan audit sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mengungkapkan ada beberapa penyebabnya dari permasalah terjadinya defisit pada BPJS kesehatan, di antaranya
rumah sakit bersikap curang belum lama ini BPKP menemukan tak sedikit rumah sakit rujukan BPJS kesehatan yang melakukan kecurangan dalam data kategori demi mendapatkan per unit pasien lebih besar dari penggantian BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Misal, yang awalnya termasuk kategori B tapi saat pelaporan jadi A. Perusahaan Juga melakukan kecurangan selain rumah sakit, nyatanya banyak perusahan juga yang melakukan tindakan kecurangan. Aturan sebenarnya, setiap perusahaan harus membayarkan iuran BPJS Kesehatan setiap karyawannya sebesar 4% dari 5% dari gaji pokok karyawan. “Hal ini tentu membuat iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung perusahaan akan besar.

Maka dari itu, agar iuran yang dibayarkan tetap kecil, perusahaan melakukan kecurangan saat membuat laporan ke BPJS Kesehatan,” tutur Bagja. Banyak ragam kecurangan tersebut, antara lain ada yang melaporkan jumlah karyawan yang lebih sedikit dari jumlah yang sebenarnya dan ada pula perusahaan yang membuat laporan mengecilkan gaji karyawan.

Pelayanan Tak sebanding dengan peserta
pada umumnya perusahaan jasa akan melengkapi pelayanan yang layak untuk menunjang sejumlah konsumen. “Jadi, hal yang dilakukan perusahaan akan mengetahui total keseluruhan konsumen terlebih dahulu, kemudian barulah perusahaan tersebut mempertimbangkan berapa banyak pelayanan lagi yang harus ditambah.,” sebutnya. Nah, lanjut Bagja, ini berbanding terbalik dengan BPJS Kesehatan. Pihak BPJS memiliki palayanan yang banyak padahal total peserta hanya sedikit. Pada data terlihat jumlah peserta 223,3 juta orang, sedangkan pelayanannya sejumlah 233, 9 juta. “

Data tidak sesuai BPKP menemukan adanya data yang tidak sesuai karena orang yang melakukan perpindahan sistem Akses, Jamkesda dan Jamkesmas ke BPJS Kesehatan yang tidak tervalidasi dan terintergritas dengan baik. Jadi, ada nama peserta yang ganda atau yang seharusnya tidak masuk sistem tapi justru malah masuk,” bebernya.

Sistem klaim yang tak benar meningkatnya defisit BPJS Kesehatan juga terjadi karena sistem klaim yang buruk mulai dari ada yang klaim peserta ganda, klaim dari peserta yang sudah meninggal, hingga peserta yang tidak aktif tapi klaimnya masih bisa dicairkan.
“Jika sistem ini tidak segera diperbaiki maka, bukan hal yang tak mungkin bila BPJS kesehatan akan mengalami lonjakan defisit secara terus menerus,” kata Bagja.

Banyak peserta yang menunggak BPKP juga hingga saat ini banyak peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iurannya hingga 15 juta peserta. Kebanyakan dari mereka adalah peserta mandiri yang menderita penyakit berbiaya yang cukup besar. “Setelah memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan dalam pengobatannya, mereka tak melanjutkan bayar iurannya per bulannya lagi untuk menutupi defisit tersebut, menaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi upaya utama,” pungkasnya. ****

Incoming search terms: